Esensi Perubahan Undang-Undang Peradilan Anak PDF Cetak E-mail
Artikel
Jumat, 17 Februari 2012 09:43

Oleh: Tim Adang Daradjatun

Dalam Konvensi PBB tentang perlindungan Hak-Hak Anak  (Convention on the Rights of the Child /CRC) diatur tentang bantuan hukum, prosedur-prosedur, kewenangan dan kelembagaan oleh negara khususnya anak-anak yang di duga sebagai, dituduh, atau disangka sebagai seseorang yang telah melanggar hukum pidana. Membuat menjadi lebih sederhana, CRC, mengatur negara untuk menerapkan suatu sistem peradilan anak bagi anak yang berusia dibawah 18 tahun yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 40 juga mengatur tentang hak setiap anak yang mengatur tentang hak setiap anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan dengan cara bahwa dukungan terhadap anak tetap konsisten dengan nilai-nilai harkat dan martabat, bahwa penguatan terkait hak-hak asasi manusia bagi anak dan kebebasan-kebebasan mendasar lainya harus mempertimbangkan masalah usia anak serta  kemampuan untuk mempromosikan reintegritas anak juga  mengupayakan peran konstruktif anak di masyarakat.

Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan, hal ini terkait dengan dasar pertimbangan sosiologis dan yuridis perlunya perubahan terhadap undang-undang tentang Pengadilan anak antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar Filosofis, Sosiologis, Yuridis RUU Peradilan Anak

Gagasan RUU Pengadilan Anak dilengkapi dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta kondisi psikopolitik masyarakat yang mendukung perlunya dibuat suatu peraturan perundang-undangan.

Dasar filosifis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat indonesia.

Landasan sosiologis berupa perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik, sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan orang tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif dilingkungan masyarakat.

Dasar yuridis menurut teori, hukum haruslah membantu manusia  berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.

Dasar psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (acceptance) atau tingkat penolakan (resistance) terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi  anak dengan lingkungannya, di mana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini yang harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparatur penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan produk hukum akan membangun akseptan dan diharapkan mampu mereduksi serendah mungkin tingkat resistensinya, sehingga akan menjadi produk hukum yang ideal. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukannya menjadi faktor penyeimbang dengan komponen pembuat produk hukum lainnya.

Substansi RUU Peradilan Anak yang Perlu di Perhatikan

Beberapa substansi yang harus secara tegas ditentukan dalam rancangan undang-undang antara lain, penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam tempat penahanan khusus anak, lembaga sosial, dan / atau lembaga pemasyarakatan khusus anak (lembaga pembinaan khusus anak). Dan yang paling mendasar dalam rancangan undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Restorative Justice dan diversi. Pengaturan mengenai diversi dimaksudkan antara lain untuk menghindari atau menjauhkan anak dari proses peradilan. Hal ini antara lain bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Terkait mengenai Anak nakal dalam Undang-Undang no 3 tahun 1997, definisi anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang melanggar norma atau kepatutan dalam masyarakat. Ada suatu kesan yang ditimbulkan dari definisi ini dimana terjadi kriminalisasi terhadap norma-norma dalam masyarakat pada umumnya sehingga perlu kiranya dipikirkan penggunaan istilah anak nakal.

Dalam pengaturan perubahan terhadap Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak penting dimasukkan dalam substansi RUU tentang Pengadilan Anak dengan pertimbangan, Penerapan Restorasi Justice yang menjadi landasan berfikir atas penerapan restorative justice yaitu sistem Peradilan pidana dan pemidanaan diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan anak. Pemenjaraan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi narapidana maupun keluarganya, sistem ini dinilai tidak memuaskan atau memenuhi rasa keadilan korban disamping membebani  anggaran negara yang tinggi serta jangka waktu lama, dan lembaga pemasyarakatan sendiri yang pada umumnya sudah over capacity. Penyelesaian perkara pidana bukan semata-mata menghukum anak akan tetapi, mendidik, dan yang terpenting mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum tindak pidana itu terjadi.

Penerapan diversi dengan memperhatikan undiverted (tidak dapat didiversi), yaitu untuk kasus-kasus yang serius seperti pembunuhan, perampokan (curas), penganiayaan berat (luka berat atau mati), perkosaan dan sebagainya. Diversi dengan musyawarah pemulihan, untuk kasus-kasus agak serius atau biasa yang mendapat pengampunan atau maaf dari korban dan keluarganya, serta komponen masyarakat baik dengan persyaratan atau tidak. Diversi langsung, untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan, tidak ada efek atau resiko kemudian hari.

Lembaga Pembinaan

Lembaga pembinaan, penanganan anak pelaku tindak pidana, yang menggunakan pendekatan diversi dan restorative justice, dalam hal ini Bapas mempunyai peranan amat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan. Fungsi pembinaan agaknya dapat diberikan kepada lembaga ini. Hal ini menimbulkan suatu kebutuhan adanya lembaga pembinaan yang memiliki kompetensi dan integritas dalam bidang pembinaan anak yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Di lembaga ini pula diharapkan model penyelesaian di luar proses peradilan pidana sebagai pengaplikasian diskresi dan diversi dapat dijalankan. Jika musyawarah dapat dilakukan dan diperoleh jalan damai, maka hasil musyawarah dapat diterapkan kepada anak-anak dengan mengembalikan kepada orang tua, membayar ganti kerugian kepada korban atau merekomendasikan ke arah proses selanjutnya sebagai upaya terakhir dan pilihan terakhir (ultimatum remedium).

 

Sumber :Naskah Akademik RUU Peradilan Pidana Anak, Unodc Draft Model undang-undang Peradilan Anak.


AddThis
 

Pentingnya Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial

Misi mewujudkan Indonesia Aman dan Damai didasarkan pada permasalahan bahwa Indonesia masih rawan dengan konflik. Konflik komunal dengan kekerasan (Ko...

Selasa, 6 Maret 2012

Esensi Perubahan Undang-Undang Peradilan Anak

Oleh: Tim Adang Daradjatun Dalam Konvensi PBB tentang perlindungan Hak-Hak Anak  (Convention on the Rights of the Child /CRC) diatur tentang bant...

Jumat, 17 Februari 2012

Pendekatan Holistik RUU Keimigrasian

Arya Sandhiyudha As Master dalam bidang Strategic Studies dan penerima Certificate in Terrorism Studies dari S. Rajaratnam School of Internatio...

Kamis, 22 Juli 2010

next
prev