Pendekatan Holistik RUU Keimigrasian PDF Cetak E-mail
Artikel
Kamis, 22 Juli 2010 10:13

Arya Sandhiyudha As

Master dalam bidang Strategic Studies dan penerima Certificate in Terrorism Studies dari S. Rajaratnam School of International Studies

 

Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia (DPR-RI) bertekad menuntaskan pembahasan RUU keimigrasian pada rapat Komisi III DPR-RI dari Kamis (22/7/2010) hingga Sabtu (24/7/2010). Upaya penghematan waktu tersebut tentu perlu diapresiasi dengan menjaga kualitas produk Undang-undangnya. Kekhawatiran utama publik bahwa UU ini kelak bernilai rendah karena nuansa monopoli kewenangan institusional oleh Ditjen Imigrasi sekaligus banyaknya disharmoni substansi dengan sistem, fakta, dan aspek lain yang selama ini telah ada.

Pertama, disharmoni dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ‘sistem peradilan pidana’ (Criminal Justice System). Kedua, disharmoni dengan fakta kapasitas institusional di lapangan sehingga berpotensi inefektif dalam kerja. Ketiga, disharmoni dengan ide yang terejawantah di berbagai aspek lainnya.

Penyebab utama disharmoni tersebut karena permasalahan keimigrasian yang begitu luas hanya dipandang dari kacamata satu institusi saja (single paradigm) yaitu Ditjen Imigrasi. Penyederhanaan ekstrim tersebut tentu saja dapat berimplikasi buruk bagi negara secara utuh. Terlebih prinsip demokratisasi menghendaki tidak hanya pandangan yang multi-dimensional, namun juga menuntut hadirnya diferensiasi peran dalam menyelesaikan sebuah permasalahan besar.

               

Sistem Peradilan Pidana

Problem mendasar dari RUU keimigrasian diantaranya ketika ia bertabrakan dengan ‘sistem peradilan pidana’ yang telah dianut Indonesia. Dalam KUHAP khususnya tentang penyidikan kasus pemalsuan surat yang merupakan domain KUHP/penyidikan tindak pidana umum/penyidik Polri dengan dukungan penyidikan ilmiah dan laboratorium forensik. Beberapa istilah dalam RUU ini juga terdengar ‘asing’ bagi UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, misalnya seperti ‘penyidik keimigrasian’. Ini merupakan pertaruhan kompetensi dan kualitas SDM, mengingat faktanya Ditjen Imigrasi kerap melarikan kasus-kasus tindak pidana keimigrasian ke Bareskrim Mabes Polri.

Belum lagi jika berhadapan dengan ancaman kontemporer sekarang berbentuk kejahatan transnasional seperti terorisme, narkotika, penyelundupan orang, dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan kemiripan jaringan dan struktur dengan negara lainnya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi. Selama ini, masalah-masalah interpol yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional ditangani oleh kepolisian. NCB-interpol selalu berkoordinasi dengan Polri dalam proses-proses tersebut.

Maka, paling relevan adalah menghapus Bab mengenai Penyidikan dalam RUU dan kembali pada substansi Pasal 47 UU No. 9 tahun 1992 yang memberikan hak penyidikan pada Polri, sementara PPNS keimigrasian wewenangnya menyidik tindak pidana keimigrasian. Kekhawatirannya bukan pada terwujudnya imigrasi sebagai superbody, namun alangkah tidak elok legislasi ini nantinya jika memberikan beban berkali-kali lipat dan memaksa sistem keimigrasian bekerja terlalu keras hingga sakit.

 

Efektivitas Intelijen

Kesalahan fatal sebuah legislasi memang biasanya karena menyederhanakan makna sebuah aktivitas yang seharusnya besar. Seperti dalam RUU tersebut, intelijen hanya menjadi ditafsirkan sekedar aktivitas klerikel pengumpulan data orang asing. Penyempitan makna tersebut terjadi akibat paradigma yang hanya berangkat dari perspektif ‘intelijen keimigrasian’ bentukan Ditjen Imigrasi yang sebenarnya secara istilah intelijen keimigrasian tersebut belum dikenal dalam Ketatanegaraan di Indonesia selama ini, istilah ini tidak terdapat dalam UU No.9/ 1992 tentang Keimigrasian. Kerancuan ini sangat jelas karena instansi yang dilengkapi dengan Lembaga Intelijen adalah instansi yang nomenklatur Kementrian/Instansi se-tingkat Kementrian yaitu : BIN, Mabes TNI, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, sedangkan Ditjen Imigrasi adalah Instansi yang nomenklaturnya Sub dari Kementrian Hukum dan HAM. Artinya, sebuah Ditjen Imigrasi tidak termasuk dalam Komunitas Intelijen Negara (lihat RUU Intelijen Negara).

Kelemahan paradigmatik tersebut berpretensi mengabaikan kepentingan nasional dan keamanan negara yang luas. Nuansa RUU inipun dapat menjadi kian ahistorik jika pelibatan peran Polri dalam pengawasan orang asing tidak lagi ada secara eksplisit. Padahal sejak Republik ini berdiri, telah hadir beberapa aturan seperti UU No. 9 tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing dan PP No. 45 tahun 1954 sampai ke UU No. 9 tahun 1992 yang diberikan wewenangnya kepada Polri.

Selain ahistorik, RUU ini juga abai terhadap fakta-fakta efektivitas kerja yang sangat sulit dilakukan Ditjen keimigrasian. Pertama, hakikat pelaporan orang asing ke Intelkam Polri sebagai bagian dari kontra intelijen, yang meliputi kontra spionase, kontra sabotase, dan kontra penggalangan terhadap orang asing di Indonesia. Kedua, fakta infrastruktur satuan Intelkam dari pusat sampai ke daerah, kecamatan, dan desa, sehingga punya kemampuan memantau kegiatan orang asing sampai ke pelosok. Sementara kemampuan imigrasi belum sampai ke struktur terbawah. Ketiga, praktik operasi intelijen di seluruh dunia yang dapat masuk dalam wujud diplomat, konsultan, peneliti, mahasiswa, dan sebagainya. Aktivitas mereka di Indonesia membutuhkan pemahaman dan kapasitas aparat tentang kontra intelijen seperti yang dijalankan Intelkam selama ini.

               

Multi Aspek

Kata akhirnya, permasalahan keimigrasian tidak melulu harus melalui monopoli Ditjen imigrasi saja. Oleh karena itu pembahasan RUU ini perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas demi kepentingan bangsa. Upaya untuk mengoptimalkan imigrasi sebagai jembatan keterbukaan ekonomi melalui ide visa bisnis dan perjuangan HAM bagi pengungsi yang diusir dari negaranya, jangan sampai melupakan pondasi aspek-aspek lainnya, seperti keamanan, sosial budaya, dan lainnya.     

Keimigrasian tidak sesederhana apa yang terjadi di pelabuhan dan area imigrasi tertentu saja. Negara kepulauan ini telah menjadi tempat singgah (destination country) yang nyaman bagi siapa saja. Berbagai kasus dapat menunjukkan urgensi hal tersebut. Dalam aspek politik misalnya lepasnya Timor Timur, OPM di Papua, RMS di Maluku, dan Aceh. Pada setiap Pemilu, keterlibatan pemantau asing, NGO, dan jurnalis. Dalam aspek ekonomi, kekayaan alam di Indonesia yang selalu menjadi incaran asing juga membutuhkan pengamanan intelijen yang tidak sederhana. Kegiatan orang asing yang dapat berimplikasi bagi sosial budaya Indonesia, seperti jejaring narkotika internasional, prostitusi terselubung, jaringan pemandu karaoke, jelas semua itu tidak akan tertangani jika dserahkan penuh kepada Ditjen Imigrasi.

Oleh karenanya, misi pengawasan orang asing yang tinggal dan menetap dalam rangka melindungi kepentingan negara, dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan bahkan keutuhan NKRI dari kegiatan dan kepentingan politik asing dengan tetap mempertahankan harmonisasi peran berbagai pihak, perlu tetap tersurat dalam UU keimigrasian.


AddThis
 

Pentingnya Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial

Misi mewujudkan Indonesia Aman dan Damai didasarkan pada permasalahan bahwa Indonesia masih rawan dengan konflik. Konflik komunal dengan kekerasan (Ko...

Selasa, 6 Maret 2012

Esensi Perubahan Undang-Undang Peradilan Anak

Oleh: Tim Adang Daradjatun Dalam Konvensi PBB tentang perlindungan Hak-Hak Anak  (Convention on the Rights of the Child /CRC) diatur tentang bant...

Jumat, 17 Februari 2012

Pendekatan Holistik RUU Keimigrasian

Arya Sandhiyudha As Master dalam bidang Strategic Studies dan penerima Certificate in Terrorism Studies dari S. Rajaratnam School of Internatio...

Kamis, 22 Juli 2010

next
prev