Pendekatan Holistik RUU Keimigrasian PDF Cetak E-mail
Artikel
Kamis, 22 Juli 2010 10:13

Arya Sandhiyudha As

Master dalam bidang Strategic Studies dan penerima Certificate in Terrorism Studies dari S. Rajaratnam School of International Studies

 

Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia (DPR-RI) bertekad menuntaskan pembahasan RUU keimigrasian pada rapat Komisi III DPR-RI dari Kamis (22/7/2010) hingga Sabtu (24/7/2010). Upaya penghematan waktu tersebut tentu perlu diapresiasi dengan menjaga kualitas produk Undang-undangnya. Kekhawatiran utama publik bahwa UU ini kelak bernilai rendah karena nuansa monopoli kewenangan institusional oleh Ditjen Imigrasi sekaligus banyaknya disharmoni substansi dengan sistem, fakta, dan aspek lain yang selama ini telah ada.

Pertama, disharmoni dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ‘sistem peradilan pidana’ (Criminal Justice System). Kedua, disharmoni dengan fakta kapasitas institusional di lapangan sehingga berpotensi inefektif dalam kerja. Ketiga, disharmoni dengan ide yang terejawantah di berbagai aspek lainnya.

Penyebab utama disharmoni tersebut karena permasalahan keimigrasian yang begitu luas hanya dipandang dari kacamata satu institusi saja (single paradigm) yaitu Ditjen Imigrasi. Penyederhanaan ekstrim tersebut tentu saja dapat berimplikasi buruk bagi negara secara utuh. Terlebih prinsip demokratisasi menghendaki tidak hanya pandangan yang multi-dimensional, namun juga menuntut hadirnya diferensiasi peran dalam menyelesaikan sebuah permasalahan besar.

               

Sistem Peradilan Pidana

Problem mendasar dari RUU keimigrasian diantaranya ketika ia bertabrakan dengan ‘sistem peradilan pidana’ yang telah dianut Indonesia. Dalam KUHAP khususnya tentang penyidikan kasus pemalsuan surat yang merupakan domain KUHP/penyidikan tindak pidana umum/penyidik Polri dengan dukungan penyidikan ilmiah dan laboratorium forensik. Beberapa istilah dalam RUU ini juga terdengar ‘asing’ bagi UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, misalnya seperti ‘penyidik keimigrasian’. Ini merupakan pertaruhan kompetensi dan kualitas SDM, mengingat faktanya Ditjen Imigrasi kerap melarikan kasus-kasus tindak pidana keimigrasian ke Bareskrim Mabes Polri.

Belum lagi jika berhadapan dengan ancaman kontemporer sekarang berbentuk kejahatan transnasional seperti terorisme, narkotika, penyelundupan orang, dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan kemiripan jaringan dan struktur dengan negara lainnya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi. Selama ini, masalah-masalah interpol yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional ditangani oleh kepolisian. NCB-interpol selalu berkoordinasi dengan Polri dalam proses-proses tersebut.

Maka, paling relevan adalah menghapus Bab mengenai Penyidikan dalam RUU dan kembali pada substansi Pasal 47 UU No. 9 tahun 1992 yang memberikan hak penyidikan pada Polri, sementara PPNS keimigrasian wewenangnya menyidik tindak pidana keimigrasian. Kekhawatirannya bukan pada terwujudnya imigrasi sebagai superbody, namun alangkah tidak elok legislasi ini nantinya jika memberikan beban berkali-kali lipat dan memaksa sistem keimigrasian bekerja terlalu keras hingga sakit.

 

Efektivitas Intelijen

Kesalahan fatal sebuah legislasi memang biasanya karena menyederhanakan makna sebuah aktivitas yang seharusnya besar. Seperti dalam RUU tersebut, intelijen hanya menjadi ditafsirkan sekedar aktivitas klerikel pengumpulan data orang asing. Penyempitan makna tersebut terjadi akibat paradigma yang hanya berangkat dari perspektif ‘intelijen keimigrasian’ bentukan Ditjen Imigrasi yang sebenarnya secara istilah intelijen keimigrasian tersebut belum dikenal dalam Ketatanegaraan di Indonesia selama ini, istilah ini tidak terdapat dalam UU No.9/ 1992 tentang Keimigrasian. Kerancuan ini sangat jelas karena instansi yang dilengkapi dengan Lembaga Intelijen adalah instansi yang nomenklatur Kementrian/Instansi se-tingkat Kementrian yaitu : BIN, Mabes TNI, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, sedangkan Ditjen Imigrasi adalah Instansi yang nomenklaturnya Sub dari Kementrian Hukum dan HAM. Artinya, sebuah Ditjen Imigrasi tidak termasuk dalam Komunitas Intelijen Negara (lihat RUU Intelijen Negara).

Kelemahan paradigmatik tersebut berpretensi mengabaikan kepentingan nasional dan keamanan negara yang luas. Nuansa RUU inipun dapat menjadi kian ahistorik jika pelibatan peran Polri dalam pengawasan orang asing tidak lagi ada secara eksplisit. Padahal sejak Republik ini berdiri, telah hadir beberapa aturan seperti UU No. 9 tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing dan PP No. 45 tahun 1954 sampai ke UU No. 9 tahun 1992 yang diberikan wewenangnya kepada Polri.

Selain ahistorik, RUU ini juga abai terhadap fakta-fakta efektivitas kerja yang sangat sulit dilakukan Ditjen keimigrasian. Pertama, hakikat pelaporan orang asing ke Intelkam Polri sebagai bagian dari kontra intelijen, yang meliputi kontra spionase, kontra sabotase, dan kontra penggalangan terhadap orang asing di Indonesia. Kedua, fakta infrastruktur satuan Intelkam dari pusat sampai ke daerah, kecamatan, dan desa, sehingga punya kemampuan memantau kegiatan orang asing sampai ke pelosok. Sementara kemampuan imigrasi belum sampai ke struktur terbawah. Ketiga, praktik operasi intelijen di seluruh dunia yang dapat masuk dalam wujud diplomat, konsultan, peneliti, mahasiswa, dan sebagainya. Aktivitas mereka di Indonesia membutuhkan pemahaman dan kapasitas aparat tentang kontra intelijen seperti yang dijalankan Intelkam selama ini.

               

Multi Aspek

Kata akhirnya, permasalahan keimigrasian tidak melulu harus melalui monopoli Ditjen imigrasi saja. Oleh karena itu pembahasan RUU ini perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas demi kepentingan bangsa. Upaya untuk mengoptimalkan imigrasi sebagai jembatan keterbukaan ekonomi melalui ide visa bisnis dan perjuangan HAM bagi pengungsi yang diusir dari negaranya, jangan sampai melupakan pondasi aspek-aspek lainnya, seperti keamanan, sosial budaya, dan lainnya.     

Keimigrasian tidak sesederhana apa yang terjadi di pelabuhan dan area imigrasi tertentu saja. Negara kepulauan ini telah menjadi tempat singgah (destination country) yang nyaman bagi siapa saja. Berbagai kasus dapat menunjukkan urgensi hal tersebut. Dalam aspek politik misalnya lepasnya Timor Timur, OPM di Papua, RMS di Maluku, dan Aceh. Pada setiap Pemilu, keterlibatan pemantau asing, NGO, dan jurnalis. Dalam aspek ekonomi, kekayaan alam di Indonesia yang selalu menjadi incaran asing juga membutuhkan pengamanan intelijen yang tidak sederhana. Kegiatan orang asing yang dapat berimplikasi bagi sosial budaya Indonesia, seperti jejaring narkotika internasional, prostitusi terselubung, jaringan pemandu karaoke, jelas semua itu tidak akan tertangani jika dserahkan penuh kepada Ditjen Imigrasi.

Oleh karenanya, misi pengawasan orang asing yang tinggal dan menetap dalam rangka melindungi kepentingan negara, dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan bahkan keutuhan NKRI dari kegiatan dan kepentingan politik asing dengan tetap mempertahankan harmonisasi peran berbagai pihak, perlu tetap tersurat dalam UU keimigrasian.


AddThis
Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Perspektif

Pentingnya Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial

Selasa, 6 Maret 2012

Misi mewujudkan Indonesia Aman dan Damai didasarkan pada permasalahan bahwa Indonesia masih rawan dengan konflik. Konflik komunal dengan kekerasan (Konflik Sosial) yang selanjutnya disingkat Konflik, merupakan fenomena yang menandai perjalanan ...

Esensi Perubahan Undang-Undang Peradilan Anak

Jumat, 17 Februari 2012

Oleh: Tim Adang Daradjatun Dalam Konvensi PBB tentang perlindungan Hak-Hak Anak  (Convention on the Rights of the Child /CRC) diatur tentang bantuan hukum, prosedur-prosedur, kewenangan dan ...

Pendekatan Holistik RUU Keimigrasian

Kamis, 22 Juli 2010

Arya Sandhiyudha As Master dalam bidang Strategic Studies dan penerima Certificate in Terrorism Studies dari S. Rajaratnam School of International Studies   Dewan...

Oprah, Akhir Sebuah Era?

Senin, 23 November 2009

News image

By Kevin ConollyKetika kebanyakan perusahaan Amerika mengumumkan rencana bisnis yang baru, biasanya pengumuman itu hanya disampaikan lewat sebuah pernyataan di bursa Wall Street atau dalam pertemuan dengan beberapa orang analis ...

Ubi Cilembu Potensi Pangan Lokal yang Populer di Pasar Internasional

Minggu, 22 November 2009

News image

Ubi jalar dikenal dengan nama ketela rambat, huwi boled (Sunda), tela rambat (Jawa), sweetpotato (Inggris), dan shoyo (Jepang) merupakan sumber karbohidrat yang cukup penting dalam sistem ketahanan pangan ki...

Kiamat "2012" (Hanya) di Film

Senin, 16 November 2009

News image

Kiamat itu sudah dekat? Apa jadinya bila bumi yang selama ini kita pijak tiba-tiba amblas dan hilang tertelan air laut? Mulai dari rumor sampai data-data ilmiah sert...

Budaya Air di Sunda

Sabtu, 14 November 2009

Oleh Jakob Sumardjo ...

Tentang Gempa di Masa Islam

Rabu, 11 November 2009

News image

Arsitek-arsitek di masa Islam, juga telah membuat bangunan-bangunan tahan gempa.Fenomena alam berupa gempa bumi, sejak awal menjadi kajian ilmuwan Muslim. Al-Kindi, misalnya, yang merupakan ahli matematika, fisika, dan astronomi, membuat ...

Serigala Terakhir, Konflik untuk Pendewasaan Masyarakat

Kamis, 5 November 2009

News image

Di sebuah pinggiran Jakarta dengan sekelompok remaja laki-laki tumbuh dan menjalin persahabatan yang kuat. Mereka adalah Ale [Fathir Muchtar], Jarot [Vino G. Bastian], Lukman [Dion Wiyoko], Sadat [Ali Syakieb], dan ...

Film Epik Nabi Muhammad Akan Dibuat

Selasa, 3 November 2009

News image

DOHA - Sebuah film epik tentang Nabi Muhammad akan segera dibuat. Tak tanggung-tanggung, rencananya film yang ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang arti sebenarnya Islam itu akan diproduseri oleh ...

Membedah Kisah Banjir Besar Zaman Nabi Nuh

Sabtu, 31 Oktober 2009

Peristiwa banjir besar itu diperkirakan terjadi sekitar 6.000 tahun yang lalu.Membaca kisah Nabi Nuh AS yang terdapat dalam Alquran, Injil (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru), ataupun buku-buku yang membahas seputar ...

Memberdayakan Pendidikan Seni Sunda

Rabu, 28 Oktober 2009

Oleh Djasepudin Rasa cinta dalam memelihara seni, sastra, dan budaya Sunda bisa diungkapkan dengan beragam cara. Untuk para seniman, tentu cara yang paling merenah adalah berkesinambungan dalam mencipta dan menampilkan ...

Emak Ingin Naik Haji

Rabu, 28 Oktober 2009

News image

Jika tak ada aral, November mendatang satu lagi karya film berbalut tema religi menyerbu bioskop. Film berjudul Emak Ingin Naik Haji ini nantinya akan menjadi film yang akan menambah semar...

Islam dalam Pandangan Barat

Selasa, 27 Oktober 2009

Nikolaos van Dam(Duta Besar Belanda untuk Indonesia)Banyak orang Barat belum pernah menapakkan kaki di negeri Arab atau dunia Islam, tetapi mereka mendapat kesan tentang Islam dan Muslim melalui media masa ...

Optimisme Generasi Muda

Selasa, 27 Oktober 2009

Oleh Azyumardi AzraHari-hari ini, seputar peringatan 81 tahun Sumpah Pemuda, banyak kalangan generasi lebih senior gelisah. Kegelisahan itu tecermin dari berbagai konvensi, seminar, dan diskusi yang kebetulan saya terlibat sebagai ...