Setujui RUU Minerba di Baleg, PKS tekankan RUU Minerba Harus Berpihak pada Rakyat Cetak E-mail
Berita Utama
Rabu, 28 Maret 2018 22:00

Adangdaradjatun.com (Rabu, 28 Maret 2018)Drs. H. Adang Daradjatun menyampaikan pandangan mini-FPKS terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) di Rapat Pengambilan Keputusan Badan Legislasi DPR RI. Dalam Pandangan F-PKS terhadap RUU Minerba, Drs. H. Adang Daradjatun menyampaikan setidaknya ada 6 (enam) catatan F-PKS yang perlu menjadi perhatian dalam muatan RUU Minerba.

Pertama, FPKS berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hasil harmonisasi sudah cukup komprehensif dengan menyesuaikan peraturan yang ada. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi, terutama masih adanya kewenangan bupati/walikota dalam penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana pasal 21, 23, dan 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang belum diharmonisasi dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana kewenangan tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedua, FPKS berpendapat bahwa adanya penambahan ketentuan terkait dengan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam, Batubara, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang harus menyesuaikan kemampuan administrasi/manajemen, teknis, pengelolaan lingkungan, dan finansial, sudah sangat tepat agar proses lelang tersebut bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemenang lelang yang benar-benar capable dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara di wilayah tersebut.

Ketiga, FPKS berpendapat bahwa pemenuhan dan penyelesaian kewajiban bagi pemegang IUP atau IUPK yang sudah berakhir harus diatur secara tegas, yang ditandai dengan pemberian surat keterangan dari Menteri atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana hasil harmonisasi RUU ini.

Keempat, FPKS berpendapat bahwa peningkatan nilai tambah hasil pertambangan Minerba melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian, sangatlah penting bagi peningkatan perekonomian nasional, sehingga perlu didorong dan diberi insentif agar  bisa berjalan dengan baik. Hasil harmonisasi dari RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini sudah cukup komprehensif dalam mengatur kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan minerba tersebut.

Kelima, FPKS berpendapat bahwa keterlibatan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral dan batubara ini, salah satunya dalam kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan (WP), sudah sangat tepat, yang direpresentasikan oleh BUMD yang dimiliki oleh pemeritah daerah tersebut, sebagaiman hasil harmonisasi RUU ini.

Keenam, FPKS berpendapat bahwa RUU ini harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, sehingga aturan terkait keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan Minerba harus diatur secara jelas, termasuk hak masyarakat terhadap kegiatan pertambangan Minerba di daerahnya masing-masing, seperti hak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan, hak megajukan gugatan ke pengadilan, hak mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi, keberatan, dan atau menolak pemberian IUP, IUPK, atau IPR, serta hak mendapatkan pendampingan berupa bantuan hukum dari ancaman atau gangguan akibat pengusahaan WP tersebut.


AddThis
 

Ulang Tahun ke 69 Drs. H. Adang Daradjatun

News image

Komjen Pol (P) Drs. H. Adang Daradjatun memberikan santunan kepada 102 anak yatim dari Yayasan Darul Iman pada Ulang Tahun ke 69 pada 13 Mei 2018 di...

Minggu, 13 Mei 2018

Adang Daradjatun Senam bersama Komunitas Senam Nusantara

News image

Drs. H. Adang Daradjatun, anggota Komisi VI DPR RI/ FPKS mengikuti Senam Gabungan Komunitas Senam Nusantara (KSN) Jakarta dan penutupan Senam jelang...

Kamis, 10 Mei 2018

Reses Di Pegadungan, Warga Sampaikan Aspirasi Ke Bapak Adang

News image

Pada Hari Minggu, Tanggal 6 Mei 2018, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan acara ...

Minggu, 6 Mei 2018

next
prev