Setujui RUU Minerba di Baleg, PKS tekankan RUU Minerba Harus Berpihak pada Rakyat Cetak E-mail
Berita Utama
Rabu, 28 Maret 2018 22:00

Adangdaradjatun.com (Rabu, 28 Maret 2018)Drs. H. Adang Daradjatun menyampaikan pandangan mini-FPKS terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) di Rapat Pengambilan Keputusan Badan Legislasi DPR RI. Dalam Pandangan F-PKS terhadap RUU Minerba, Drs. H. Adang Daradjatun menyampaikan setidaknya ada 6 (enam) catatan F-PKS yang perlu menjadi perhatian dalam muatan RUU Minerba.

Pertama, FPKS berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hasil harmonisasi sudah cukup komprehensif dengan menyesuaikan peraturan yang ada. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi, terutama masih adanya kewenangan bupati/walikota dalam penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana pasal 21, 23, dan 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang belum diharmonisasi dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana kewenangan tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedua, FPKS berpendapat bahwa adanya penambahan ketentuan terkait dengan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam, Batubara, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang harus menyesuaikan kemampuan administrasi/manajemen, teknis, pengelolaan lingkungan, dan finansial, sudah sangat tepat agar proses lelang tersebut bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemenang lelang yang benar-benar capable dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara di wilayah tersebut.

Ketiga, FPKS berpendapat bahwa pemenuhan dan penyelesaian kewajiban bagi pemegang IUP atau IUPK yang sudah berakhir harus diatur secara tegas, yang ditandai dengan pemberian surat keterangan dari Menteri atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana hasil harmonisasi RUU ini.

Keempat, FPKS berpendapat bahwa peningkatan nilai tambah hasil pertambangan Minerba melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian, sangatlah penting bagi peningkatan perekonomian nasional, sehingga perlu didorong dan diberi insentif agar  bisa berjalan dengan baik. Hasil harmonisasi dari RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini sudah cukup komprehensif dalam mengatur kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan minerba tersebut.

Kelima, FPKS berpendapat bahwa keterlibatan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral dan batubara ini, salah satunya dalam kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan (WP), sudah sangat tepat, yang direpresentasikan oleh BUMD yang dimiliki oleh pemeritah daerah tersebut, sebagaiman hasil harmonisasi RUU ini.

Keenam, FPKS berpendapat bahwa RUU ini harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, sehingga aturan terkait keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan Minerba harus diatur secara jelas, termasuk hak masyarakat terhadap kegiatan pertambangan Minerba di daerahnya masing-masing, seperti hak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan, hak megajukan gugatan ke pengadilan, hak mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi, keberatan, dan atau menolak pemberian IUP, IUPK, atau IPR, serta hak mendapatkan pendampingan berupa bantuan hukum dari ancaman atau gangguan akibat pengusahaan WP tersebut.


AddThis
 

Raker Hasil Audit BPK 2017 Dengan Tiga Menteri

News image

    Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Anggara...

Kamis, 19 Juli 2018

RDP Dengan Deputi BUMN Dan PPA

News image

Sepanjang tahun 2017 masih terdapat banyak BUMN yang mengalami kerugian dalam aktifitas operasionalnya. Diantaranya terdapat BUMN yang mengalami ker...

Senin, 16 Juli 2018

Halal Bihalal RW.07 Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat

News image

  Rukun Warga 07 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, mengadakan acara halal bihalal yang diadakan di Taman Bangun Kapuk Mas, Komplek Peruma...

Minggu, 15 Juli 2018

next
prev