Fraksi PKS Setujui Perubahan UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) Cetak E-mail
Berita Utama
Rabu, 07 Februari 2018 22:00

Adangdaradjatun.com (Rabu, 7 Februari 2018)Drs. H. Adang Daradjatun menyampaikan pandangan mini-FPKS tentang RUU Perubahan Kedua UU No 17 Tahun 2004 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) di Rapat Pleno Pengambilan Keputusan di Badan Legislasi DPR RI. Dalam pandangan mini-FPKS, F-PKS mengambil keputusan untuk menyetujui RUU tersebut diajukan ke Paripurna untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU ini diperlukan untuk menata kembali kelembagaan di MPR, DPR dan DPRD. Senada dengan F-PKS, 7 fraksi lain (F-PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-PAN, F-PKB, F-PPP) juga menyetujui RUU ini untuk diajukan ke Paripurna untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Sedangkan 2 fraksi lainnya (F-Nasdem dan F-Hanura), tidak menyetujui RUU ini.

Adapun beberapa materi perubahan yang ada dalam RUU Perubahan kedua UU No 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD antara lain sebagai berikut:

  1. Penambahan Pimpinan MPR yang semula 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua menjadi 1 Ketua dan 7 Wakil Ketua.
  2. Penambahan Pimpinan DPR yang semula 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua menjadi 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua.
  3. Penambahan Pimpinan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang semula 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua menjadi 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua.
  4. Penambahan Pimpinan DPD yang semula 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua menjadi 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua.
  5. Penambahan Alat Kelengkapan DPR yang bernama BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) yang bertujuan sebagai supportyng system BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK.

Sementara itu dari sisi Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, mengapresiasi atas proses dan hasil pembahasan RUU Perubahan Kedua UU No 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

“Pemerintah secara tulus menyambut baik dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas penyelesaian perubahan kedua Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.” kata Yasonna Laoly, di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, (7/2/18)


AddThis
 

Raker Hasil Audit BPK 2017 Dengan Tiga Menteri

News image

    Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Anggara...

Kamis, 19 Juli 2018

RDP Dengan Deputi BUMN Dan PPA

News image

Sepanjang tahun 2017 masih terdapat banyak BUMN yang mengalami kerugian dalam aktifitas operasionalnya. Diantaranya terdapat BUMN yang mengalami ker...

Senin, 16 Juli 2018

Halal Bihalal RW.07 Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat

News image

  Rukun Warga 07 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, mengadakan acara halal bihalal yang diadakan di Taman Bangun Kapuk Mas, Komplek Peruma...

Minggu, 15 Juli 2018

next
prev