RDP Komisi VI Dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Cetak E-mail
Berita Utama
Selasa, 06 Februari 2018 22:00

Komisi VI DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bpk. Aloysius Kiik Ro selaku Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Republik Indonesia untuk membahas kinerja operasional dan keuangan BUMN di dalam kedeputiannya yang masih dilakukan proses revitalisasi. Rapat diadakan pada hari Selasa, 6 Februari 2018, pukul 10.00WIB. Ada tujuh BUMN yang hadir dalam RDP ini, yaitu :

  1. PT Perusahaan Pengelola Aset / PPA (Persero), Bapak Henry Sitohang selaku Direktur Utama
  2. PT Kertas Kraft Aceh (Persero), Bapak Seto Karjanto selaku Direktur Utama
  3. PT IGLAS (Persero), Bapak Bambang selaku Direktur Utama
  4. PT Industri Sandang Nusantara (Persero), Bapak Robby E. Quento,selaku Direktur Utama
  5. PT Kertas Leces (Persero), Bapak Syarif selaku Direktur Utama
  6. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Capt. Asep Ekanugraha sebagai Direktur Utama
  7. PT Survai Udara Penas (Persero), Bapak Daulat Musa selaku Direktur Utama

Dalam sesi pembahasan, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun sempat mengambil alih pimpinan RDP dikarenakan RDP berlangsung cukup lama dan pimpinan Komisi VI harus bergantian mengambil waktu istirahat.

Setelah presentasi ketujuh BUMN terlihat bahwa ada tiga BUMN yang kinerjanya sangat sulit dipertahankan, sehingga jika tidak dibubarkan, BUMN-BUMN tersebut harus terjun ke jalur usaha lain, namun masih dapat menjalankan tugas kemanfaatan masyarakat dan sebagai agent of developmen pemerintah. Salah satu contoh BUMN yang posisinya sulit meneruskan usahanya adalah PT Kertas Leces (Persero) yang usahanya adalah produsen kertas yang tergolong dalam “Industri Sunset” atau sudah terbenam karena kecenderungan pola konsumsi kertas dunia yang lama kelamaan turun drastis.

Kesimpulan yang diambil pada RDP ini diantaranya :

  1. Meminta Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN untuk melakukan perencanaan yang baik dalam restrukturisasi dan pengembangan usaha BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional.
  2. Meminta ketujuh BUMN menyampaikan data aset yang dijual/dilepas/dipindah tangankan dan dasar hukum pelaksanaannya untuk dibahas di Panja Aset.
  3. Meminta ketujuh BUMN menyampaikan data aset yang disewakan, dikerjasamakan, dijaminkan serta yang dalam sengketa untuk dibahas di Panja Aset. (08/02/2018.TGN)

AddThis
 

Raker Hasil Audit BPK 2017 Dengan Tiga Menteri

News image

    Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Anggara...

Kamis, 19 Juli 2018

RDP Dengan Deputi BUMN Dan PPA

News image

Sepanjang tahun 2017 masih terdapat banyak BUMN yang mengalami kerugian dalam aktifitas operasionalnya. Diantaranya terdapat BUMN yang mengalami ker...

Senin, 16 Juli 2018

Halal Bihalal RW.07 Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat

News image

  Rukun Warga 07 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, mengadakan acara halal bihalal yang diadakan di Taman Bangun Kapuk Mas, Komplek Peruma...

Minggu, 15 Juli 2018

next
prev