Tak Puas dengan Mendag, Komisi VI DPR akan Bentuk Tim Pengawas Impor Beras Cetak E-mail
Berita Utama
Jumat, 26 Januari 2018 21:22

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno memimpin rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan membahas tentang kebijakan impor beras di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan. Bapak Drs. H. Adang Daradjatun, selaku salah satu Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menghadiri rapat yang diadakan pada hari Kamis 18 Januari 2018, mulai pukul 10.00 WIB.

Komisi VI DPR RI menyatakan berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Hal ini diungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan dan pihak terkait mengenai kebijakan impor beras yang telah meresahkan petani karena masa panen raya akan segera tiba.

Komisi VI masih belum yakin karena Mendag Enggartiasto Lukita belum bisa menunjukkan data stok beras di gudang-gudang, baik gudang milik Perum Bulog maupun milik pengusaha. Sehingga, DPR merasa belum ada dasar yang kuat dari data mengapa Indonesia harus mengimpor beras.

Pada rapat dengar pendapat hari ini, sejumlah pandangan dan pertanyaan dikemukakan, baik dari anggota Komisi VI dan Kemendag bersama Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan pihak terkait lainnya. Intinya Mendag menyampaikan stok beras harus cukup untuk melindungi konsumen dari ketersediaan beras yang menurut badan dunia FAO, negara sebesar Indonesia  harus memiliki cadangan beras minimal 1,1juta ton.

Namun, rapat tersebut belum mencapai kesepakatan atau kesimpulan apapun karena Menteri Perdagangan harus menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara. Akhirnya Raker ditutup sementara untuk segera dilanjutkan tanpa mengambil kesimpulan atau rekomendasi. Raker akan segera dilanjutkan segera setelah Mendag selesai melaksanakan kunjungan kenegaraan. (19/012018.TGN)

ANDRI DONNAL PUTERA

Kompas.com - 18/01/2018, 16:24 WIB


AddThis
 

Raker Hasil Audit BPK 2017 Dengan Tiga Menteri

News image

    Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Anggara...

Kamis, 19 Juli 2018

RDP Dengan Deputi BUMN Dan PPA

News image

Sepanjang tahun 2017 masih terdapat banyak BUMN yang mengalami kerugian dalam aktifitas operasionalnya. Diantaranya terdapat BUMN yang mengalami ker...

Senin, 16 Juli 2018

Halal Bihalal RW.07 Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat

News image

  Rukun Warga 07 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, mengadakan acara halal bihalal yang diadakan di Taman Bangun Kapuk Mas, Komplek Peruma...

Minggu, 15 Juli 2018

next
prev