Bahas Revisi UU ASN, Pemerintah Berterima Kasih atas Dukungan DPR Cetak E-mail
Berita Utama
Rabu, 24 Januari 2018 22:00

 

Adangdaradjatun.com (Rabu, 24 Januari 2018)Drs. H. Adang Daradjatun menghadiri Rapat Kerja Badan Legislasi bersama pemerintah yang diwakili oleh KemenPANRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) membahas revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Arif Wibowo selaku ketua panja revisi UU No. Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyampaikan penjelasan kepada pemerintah tentang materi muatan yang ada dalam RUU ASN.

Arif wibowo menyampaikan, bahwa UU No. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih menyisakan permasalahan pengangkatan tenaga honorer.

“Terdapat beberapa kekurangan dalam UU ASN. Salah satunya tentang pengangkatan Tenaga Honorer.” kata Arif Wibowo, di Ruang Baleg DPR RI, Jakarta, (24/1/2018)

Dalam penjelasan materi muatan RUU ASN, Arif Wibowo sebagai perwakilan Badan Legislasi juga mengingatkan kepada pemerintah untuk segera mengangkat Tenaga Honorer yang lahir pasca UU No. Tahun 2014 diundangkan dan tidak mengadakan pengangkatan tenanga honorer lagi.

“Tenaga Honorer dan sejenisnya yang bekerja dalam pemerintahan serta diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 untuk diangkat menjadi PNS. Pengangkatan tersebut dilakukan terhadap tenaga honorer dan sejenisnya yang bekerja dalam pemerintahan serta diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, dengan pertimbangan bahwa UU ASN mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada tanggal 15 Januari 2014 dan sejak tanggal tersebut Pemerintah seharusnya telah memiliki komitmen untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya.” jelas Arif Wibowo.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Badan Legislasi, Pemerintah mengakui bahwa permsalahan tenaga honorer memang permasalahan yang masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ untuk segera diselesaikan. Selain melakukan pembahasan RUU ASN bersama DPR, pemerintah saat ini tengah membahas peraturan turunan agar UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN bisa segera dijalankan dengan baik.

Selain itu, pemerintah mengucapkan terima kasih kepada DPR atas inisiatifnya mengajukan RUU perubahan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan usulan inisiatif dari DPR tersebut, kekurangan yang masih ada di UU No. 5 Tahun 2014 akan dapat diselesaikan.


AddThis
 

Raker Hasil Audit BPK 2017 Dengan Tiga Menteri

News image

    Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Anggara...

Kamis, 19 Juli 2018

RDP Dengan Deputi BUMN Dan PPA

News image

Sepanjang tahun 2017 masih terdapat banyak BUMN yang mengalami kerugian dalam aktifitas operasionalnya. Diantaranya terdapat BUMN yang mengalami ker...

Senin, 16 Juli 2018

Halal Bihalal RW.07 Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat

News image

  Rukun Warga 07 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, mengadakan acara halal bihalal yang diadakan di Taman Bangun Kapuk Mas, Komplek Peruma...

Minggu, 15 Juli 2018

next
prev