Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Jual BUMN Cetak E-mail
Berita Utama
Rabu, 06 Desember 2017 22:00

 

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi membentuk holding BUMN sektor pertambangan dengan penandatanganan akte inbreng pada Senin 27 November 2017. RUPSLB tiga perusahaan BUMN, yaitu PT Antam Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero) yang dikeluarkan pemerintah.

“Keputusan ini memunculkan polemik lagi di masyarakat, padahal sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan PP No.72/2016 tentang Holding BUMN yang masih dipertanyakan dan digugat oleh sebagian masyarakat. Serangkaian kebijakan ini akan berdampak luas, berpotensi membahayakan BUMN serta aset dan kekayaan bangsa” kata Sukamta selaku Sekretaris Fraksi PKS DPR RI pada sambutannya dalam acara Diskusi Publik yang bertema “Jangan Jual BUMN” di Ruang Aspirasi Rakyat Fraksi PKS DPR RI.

Sebagai salah satu pembicara FGD, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun, yang juga merupakan salah satu Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan paparan yang diataranya membahas :

  • Serangkaian Kebijakan Pemerintah yang Berpotensi Mengarah pada Terjualnya BUMN
  • Poin Penting dalam RUU BUMN yang diperjuangkan Fraksi PKS DPR-RI
  • Holding BUMN Sektor Pertambangan
  • Non-Listed Public Company (NLPC)
  • Saham Dwiwarna dalam BUMN

Dalam bagian poin – poin yang diperjuangkan Fraksi PKS DPR-RI dalam RUU BUMN terkait isyu yang dibahas dalam FGD ini termasuk diantaranya :

  1. Dalam Undang-Undang BUMN yang baru diharapkan nantinya diatur secara tegas mengenai penyelenggaraan BUMN yang disusun dalam rencana strategis Kementerian BUMN dan dikonsultasikan dengan DPR RI.
  2. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN dan perubahan penyertaan modal negara kepada BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR RI.
  3. Pembentukan anak usaha harus mendapat persetujuan DPR.
  4. Anak usaha BUMN juga dilarang membentuk anak usaha. (29/11/2017.TGN)

AddThis
 

Raker Hasil Audit BPK 2017 Dengan Tiga Menteri

News image

    Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Anggara...

Kamis, 19 Juli 2018

RDP Dengan Deputi BUMN Dan PPA

News image

Sepanjang tahun 2017 masih terdapat banyak BUMN yang mengalami kerugian dalam aktifitas operasionalnya. Diantaranya terdapat BUMN yang mengalami ker...

Senin, 16 Juli 2018

Halal Bihalal RW.07 Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat

News image

  Rukun Warga 07 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, mengadakan acara halal bihalal yang diadakan di Taman Bangun Kapuk Mas, Komplek Peruma...

Minggu, 15 Juli 2018

next
prev