Raker Kementerian BUMN Dengan Komisi VI Cetak E-mail
Berita Utama
Kamis, 13 Juli 2017 22:00

Pada hari Kamis, 13 Juli 2017, Komisi VI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian BUMN. Dikarenakan Menteri BUMN masih tidak dapat menghadiri rapat-rapat di DPR RI, maka tugas menteri BUMN sementara diwakilkan oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, S.E., M.Sc., Ph.D. Presentasi dari pihak Kementerian BUMN sesuai dengan agenda pembahasan rapat yaitu :

  • Realisasi Anggaran 2017
  • Penambahan/Efisiensi anggaran pada APBNP 2017
  • Pagu Indikatif 2018 berserta rencana kerja (RKP) dan skala prioritas kegiatan
  • Pemeriksaan BPK untuk Laporan tahun 2016

Selain materi presentasi tersebut, kementerian juga menyampaikan kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan pada APBNP 2017 kepada 2 BUMN yaitu :

  • PT Kereta Api Indonesia (Persero) – Tunai
  • PT. Djakarta Loyd – Non-tunai

Dalam sesi pembahasan, mayoritas Anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan dukungan rencana pemberian PMN kepada PT. KAI untuk penyelesaian masalah kemacetan di Jakarta dan area sekitar, namun Bpk Drs. H. Adang Daradjatun mengingatkan prosedur pengajuan permohonan PMN yang seharusnya disampaikan dan dibahas dahulu secara mendalam dengan Komisi VI DPR RI, Bpk. Teguh Juwarno selaku Ketua Komisi VI juga menyatakan belum memperoleh surat resmi dari Kementerian BUMN dalam hal permintaan PMN pada APBNP 2017. Atas hal tersebut, disepakati untuk pemenuhan segala persyaratan administratif dan pembahasan mendalam dalam sesi khusus dengan kedua perusahaan penerima PMN dari APBNP 2017. Hal ini tertuang dalam salah satu butir kesimpulan yang diambil Komisi Vi dalam Raker kali ini.

Hal lain yang juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI kepada Menteri Keuangan adalah kekhawatiran kurang optimalnya operasional Kementerian/Lembaga yang merupakan mitra Komisi VI akibat anggaran yang kecil, namun masih terkena pemotongan, khususnya untuk BKPM dan KPPU yang mengemban tugas berat dan target yang besar. Sehubungan dengan hal ini Anggota Komisi VI yang merupakan Anggota Badan Anggaran akan memperjuangkan agar Kementerian/Lembaga mitra Komisi VI tidak mendapat pemotongan pada pembahasan di tingkat selanjutnya. (14/07/2017.TGN)


AddThis
 

Bahas RUU Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Baleg Pertajam Sanksi

News image

  Adangdaradjatun.com (Selasa, 16 Januari 2018) – Drs. H. Adang Daradjatun menghadiri Rapat Badan Legislasi tentang Harmonisasi RUU Budidaya Pertan...

Selasa, 16 Januari 2018

Drs. H. Adang Daradjatun Ikuti Rapat Internal Komisi VI DPR RI

News image

Bertempat di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai Dasar, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta pada Hari Senin, 15 Januari 2018 Puku...

Senin, 15 Januari 2018

Adang Daradjatun Menghadiri Paripurna Pelantikan Ketua DPR

News image

Sesuai informasi yang telah disampaikan kepada media, Kesekretariatan Jenderal DPR membenarkan adanya kabar pelantikan Ketua DPR baru pengganti Se...

Senin, 15 Januari 2018

next
prev