Raker Dengan Menteri Keuangan dan BKPM Cetak E-mail
Berita Utama
Kamis, 20 Oktober 2016 22:00

Pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, pada jam 13.00 WIB, Bapak Drs. H. Adang Daradjatun bersama-sama dengan Anggota Komisi VI DPR RI lainnya mengadakan Rapat Kerja dengan :

  • Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D yang mewakili Menteri BUMN.

sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan :

  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bpk. Thomas Lembong

Dengan agenda rapat kali ini membahas penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2017. Anggaran Kementerian dan Lembaga ini awalnya disusun melalui proses pembahasan bersama Bapenas dan Kementerian Keuangan. Setelah penetapan pagu indikatif dan diadakan penyesuaian (penghematan) dan terakhir pembahasan dengan panitia kerja belanja pemerintah untuk RUU tentang APBN TA 2017, maka hasil untuk masing-masing Kementerian dan Lembaga adalah sebagai berikut :

  1. Pagu Alokasi Anggaran Kementerian BUMN sebesar kurang lebih Rp. 243,9 miliar. Sedangkan usulan setoran Dividen tahun 2017 dari BUMN naik sebesat Rp. 3 Triliun, dari Rp. 38 Triliun, menjadi Rp. 41 Triliun.
  2. Pagu Alokasi Anggaran BKPM sebesar kurang lebih Rp. 524,6 Miliar.

Pada sesi pendalaman Komisi VI DPR RI mempertanyakan kemelut yang terjadi antara Komisi VI dengan XI yang akhirnya menyeret Menteri Keuangan yang merupakan Mitra Komisi XI. Dalam jawabannya, Ibu Sri menjelaskan bahwa kedudukan beliau sebagai Menteri Keuangan yang dipanggil oleh DPR RI, baik dari komisi VI maupun Kimisi XI semata-mata dipenuhi untuk menempatkan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang patut dihormati dan dipandang kedua komisi memiliki dasar hukum atas pemanggilan Menteri Keuangan ke masing-masing komisi. Ibu Sri juga meminta agar kedatangannya ke Komisi XI dalam saat ditanya tentang PMN yang dikucurkan untuk BUMN tidak menjadi polemik yang timbul antara Komisi XI dan Komisi VI.

Rapat ditutup dengan mengambil kesimpulan bahwa Komisi VI DPR RI dapat memahami pagu anggaran yang dipaparkan oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Selanjutnya pagu anggaran tersebut akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI, sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan. (23/10/2016.TGN)


AddThis
 

Dengar Pendapat dengan Masyarakat Jakarta

News image

Drs. H. Adang Daradjatun melaksanakan forum dengar pendapat dengan penyuluh agama dan majelis ta'lim. Forum tersebut bertujuan untuk meningkatkan si...

Senin, 12 Februari 2018

Sosialisasi 4 Pilar dan Kebangsaan di Jakarta

News image

Drs. H. Adang Daradjatun melakukan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dan Bernegara di Hotel Mapple, Grogol Petamburan, Minggu, 11 Februari 2018. Drs. H...

Minggu, 11 Februari 2018

Fraksi PKS Setujui Perubahan UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD)

News image

Adangdaradjatun.com (Rabu, 7 Februari 2018) – Drs. H. Adang Daradjatun menyampaikan pandangan mini-FPKS tentang RUU Perubahan Kedua UU No 17 Tahun 2...

Rabu, 7 Februari 2018

next
prev