Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan IKAHI dan FDHI Cetak E-mail
Berita Utama
Senin, 16 Mei 2016 22:00

Pada hari Senin, Tanggal 16 Mei 2016 Badan Legislasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Forum Diskusi Hakim Indonesia sehubungan dengan memperoleh masukan dari kedua organisasi ini untuk mengkaji Rencana Undang-undang tentang Jabatan Hakim.

Pada awalnya dijelaskan bahwa tidak terjadi pertentangan dan ada permasalahan apapun dari kedua organisasi ini. Dijelaskan bahwa seluruh hakim adalah anggota dari IKAHI, dan FDHI merupakan organisasi yang seluruh anggotanya adalah anggota IKAHI yang sering melakukan diskusi dan kajian yang tujuannya memberikan pemikiran-pemikiran untuk memperbaiki system peradilan di Indonesia.

Dalam sesi awal, IKAHI memberikan beberapa masukan diantaranya :

Agar hakim independen dalam masa tugasnya harus dicancang dari sebelum masuk, masa bhakti sampai pensiun

Pengawasan tugas hakim dilakukan dari internal dan eksternal, termasuk yang dilakukan MA dan KY

Hal ini dianggap menyinggung “azas kemandirian peradilan”, karena hal tersebut dapat digunakan untuk mengintervensi kemandirian hakim.

Sedangkan masukan dari FDHI :

Harus ada jaminan independensi hakim

Sistem harus diciptakan untuk dapat melahirkan hakim yang ideal. Hakim ideal : Terpelajar, terampil dan berpengalaman.

Merekrut calon hakim dari kalangan profesional, bukan dari fresh graduate adalah langkah yang sangat baik.

Akuntabilitas vs independensi dapat dipersatukan, tidak saling bertentangan, yang penting batas2nya jelas.

Terdapat 4 fase yang yang harus diatur secara jelas :

Fase rekutmen, Fase pembinaan, Fase pekerjaan, Fase pengawasan kerja

Tentang usia hakim dianggap belum ada persoalan yang genting untuk mengubah usia

Mengenai hakim Ad hoc : Saat rekrutmen dari prifesional, berarti hakim ad hoc dihapuskan.

Dalam sesi pendalaman, Bpk Drs H. Adang Daradjatun menekankan bahwa 4 pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Ketua Baleg merupakan hal krusial yang harus memperoleh jawaban dan masukan yang lengkap dari kedua organisasi, terutama mengenai Hakim Militer.

Rapat ditutup dengan hanya memberikan sedikit waktu dalam sesi menjawab baik dari IKAHI maupun FDHI dan meminta kedua organisasi memberikan jawaban secara tertulis dikarenakan setelah sesi ini, Badan Legislasi juga akan melaksanakan RDPU dengan para Hakim Adhoc. (27/05/2016.TGN)


AddThis
Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Dirgahayu Republik Indonesia ke-72 Tahun

News image

Dirgahayu Republik Indonesia ke-72 Tahun, Dirgahayu Indonesiaku, Menjaga Rumah Indonesia. Indonesia Kerja Bersama, dengan semangat gotong royong untuk...

Kamis, 17 Agustus 2017

Adang Daradjatun Mengadakan Kunjungan ke Masjid Manba’ul Chaerat, Jakarta B

News image

BUMN memiliki dua tanggung jawab besar. Pertama untuk meningkatkan profit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara. Kedua, yang kaitannya deng...

Senin, 14 Agustus 2017

Acara pembukaan Bimtek Produksi dan Kewirausahaan Kemenperin

News image

Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun membuka acara Bimbingan Teknis Produksi dan Kewirausahaan bagi IKM Kendaraan Bermotor Roda Dua, Konveksi, Olahan Kue K...

Senin, 7 Agustus 2017

next
prev