Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan IKAHI dan FDHI Cetak E-mail
Berita Utama
Senin, 16 Mei 2016 22:00

Pada hari Senin, Tanggal 16 Mei 2016 Badan Legislasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Forum Diskusi Hakim Indonesia sehubungan dengan memperoleh masukan dari kedua organisasi ini untuk mengkaji Rencana Undang-undang tentang Jabatan Hakim.

Pada awalnya dijelaskan bahwa tidak terjadi pertentangan dan ada permasalahan apapun dari kedua organisasi ini. Dijelaskan bahwa seluruh hakim adalah anggota dari IKAHI, dan FDHI merupakan organisasi yang seluruh anggotanya adalah anggota IKAHI yang sering melakukan diskusi dan kajian yang tujuannya memberikan pemikiran-pemikiran untuk memperbaiki system peradilan di Indonesia.

Dalam sesi awal, IKAHI memberikan beberapa masukan diantaranya :

Agar hakim independen dalam masa tugasnya harus dicancang dari sebelum masuk, masa bhakti sampai pensiun

Pengawasan tugas hakim dilakukan dari internal dan eksternal, termasuk yang dilakukan MA dan KY

Hal ini dianggap menyinggung “azas kemandirian peradilan”, karena hal tersebut dapat digunakan untuk mengintervensi kemandirian hakim.

Sedangkan masukan dari FDHI :

Harus ada jaminan independensi hakim

Sistem harus diciptakan untuk dapat melahirkan hakim yang ideal. Hakim ideal : Terpelajar, terampil dan berpengalaman.

Merekrut calon hakim dari kalangan profesional, bukan dari fresh graduate adalah langkah yang sangat baik.

Akuntabilitas vs independensi dapat dipersatukan, tidak saling bertentangan, yang penting batas2nya jelas.

Terdapat 4 fase yang yang harus diatur secara jelas :

Fase rekutmen, Fase pembinaan, Fase pekerjaan, Fase pengawasan kerja

Tentang usia hakim dianggap belum ada persoalan yang genting untuk mengubah usia

Mengenai hakim Ad hoc : Saat rekrutmen dari prifesional, berarti hakim ad hoc dihapuskan.

Dalam sesi pendalaman, Bpk Drs H. Adang Daradjatun menekankan bahwa 4 pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Ketua Baleg merupakan hal krusial yang harus memperoleh jawaban dan masukan yang lengkap dari kedua organisasi, terutama mengenai Hakim Militer.

Rapat ditutup dengan hanya memberikan sedikit waktu dalam sesi menjawab baik dari IKAHI maupun FDHI dan meminta kedua organisasi memberikan jawaban secara tertulis dikarenakan setelah sesi ini, Badan Legislasi juga akan melaksanakan RDPU dengan para Hakim Adhoc. (27/05/2016.TGN)


AddThis
Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Pak Adang Kundapil Ke Bantaran Sungai Jakarta Utara

News image

Pada Hari Minggu, 22 Oktober 2017, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun mengadakan acara kunjungan ke daerah pemilihan (Kundapil) dalam rangka memenuhi sa...

Minggu, 22 Oktober 2017

Kundapil ke Jakarta Barat, Ini Aspirasi Yang Disampaikan Ke Pak Adang

News image

Dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, diatur mengenai kunjungan Anggota DPR RI yang dilakukan dapat dilaksanakan pada masa...

Sabtu, 21 Oktober 2017

Susun RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2018, PKS Usulkan RUU Ketahanan Keluarg

News image

Adangdaradjatun.com (Rabu, 18 Oktober 2017) – Memasuki beberapa bulan menjelang akhir tahun, Badan Legislasi DPR RI mengadakan Rapat Penyusunan RUU ...

Rabu, 18 Oktober 2017

next
prev