RDP Badan Legislasi Perihal Revisi Undang-Undang Narkoba Cetak E-mail
Berita Utama
Senin, 18 April 2016 22:00

Pada hari Senin, Tanggal 18 April 2016, jam : 13.00WIB, Badan Legislasi DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Revisi atas Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009, tentang Narkotika .

BNN yang dipimpin langsung Kepala BNN, Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso, memaparkan mengenai pentingnya revisi atas undang-undang ini. Seperti yang telah dicanangkan dan dinyatakan oleh Preseden Republik Indonesia bahwa negara menyatakan darurat dan perang melawan Narkoba yang telah masuk dalam seluruh kalangan masyarakat. Saat ini sasaran pengguna narkoba tidak hanya dari generasi muda dan peredaran narkoba di Indonesia menjadi sangat masih dalam jumlah.

Kementerian Hukum dan HAM menyatakan mendukung sikap BNN untuk segera memajukan revisi atas undang-undang narkoba yang berdampak juga kepada kinerja Kementerian KumHam yang bertanggung jawab atas pembinaan Lapas seluruh Indonesia.

Kementerian Kesehatan yang sesuai tupoksi hanya mengatur klasifikasi obat-obatan yang dilarang memberikan statemen bahwa dalam kapasitas pembatasan obat, undang-undang masih relevan dikarenakan daftar obat-obatan yang dibedakan dengan penyalahgunaan selalu dimutakhirkan dalam Peraturan Menteri.

Dalam kesempatan ini Bpk Drs. H. Adang Daradjatun memberikan masukan atas usulan perubahan judul Undan-gundang Narkotika mejadi Undang-Undang Narkotika dan Zat Psikoaktif jangan malah mereduksi cakupan dari Narkoba itu sendiri. Beliau juga setuju dengan perlunya tindakan khusus terhadap Narkoba yang merupakan “kejahatan terhadap Bangsa”. Dalam Bahasa yang lugas Beliau mendukung segala upaya untuk “Sikat Habis” bandar narkoba. Beliau juga menekankan perlunya mendefinisi secara jalas antara bandar dengan pengedar.

 

Dalam pendalaman lainnya juga dibahas mengenai usulan peningkatan BNN menjadi lembaga setingkat Kementerian yang akan sulit direalisasikan karena masih sangat tergantungnya BNN dengan Polri dan Undang-undang tentang Kelembagaan. (22/04/2016.TGN)


AddThis
Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Pak Adang Kundapil Ke Bantaran Sungai Jakarta Utara

News image

Pada Hari Minggu, 22 Oktober 2017, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun mengadakan acara kunjungan ke daerah pemilihan (Kundapil) dalam rangka memenuhi sa...

Minggu, 22 Oktober 2017

Kundapil ke Jakarta Barat, Ini Aspirasi Yang Disampaikan Ke Pak Adang

News image

Dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, diatur mengenai kunjungan Anggota DPR RI yang dilakukan dapat dilaksanakan pada masa...

Sabtu, 21 Oktober 2017

Susun RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2018, PKS Usulkan RUU Ketahanan Keluarg

News image

Adangdaradjatun.com (Rabu, 18 Oktober 2017) – Memasuki beberapa bulan menjelang akhir tahun, Badan Legislasi DPR RI mengadakan Rapat Penyusunan RUU ...

Rabu, 18 Oktober 2017

next
prev