Adang Daradjatun Rapat Kerja tentang RUU Bantuan Hukum Timbal Balik Cetak E-mail
Berita Utama
Kamis, 16 Februari 2012 14:19

Jakarta- Komisi III DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, hari ini (16/02/2012).

Pihak Kementrian luar negeri di wakili oleh beberapa Pejabat Perwakilan kementrian luar negeri sedangkan Kementrian Hukum dan HAM di hadiri langsung oleh Amir Syamsuddin dan jajarannya. Rapat dipimpin oleh Azis Syamsuddin dan di dampingi oleh wakil ketua Nasir Djamil yang di hadiri oleh anggota komisi III dari perwakilan fraksi-fraksi.

Dalam pasal 11 ayat (2) UUD Negara Republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat.

Sehubungan dengan pasal dalam UUD 45 ini, sedang dibahas RUU yang bersifat mengesahkan suatu konvensi/perjanjian yang telah dilakukan oleh pemerintah indonesia dengan negara/pihak Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong, Republik Rakyat China.

Adang daradjatun memandang RUU ini sangat penting di karenakan ini salah satu upaya bersama dalam melakukan pemberantasan korupsi lintas negara terutama Republik Indonesia dan Hongkong. “Saya memandang RUU ini sangat penting di karenakan ini salah satu upaya bersama dalam melakukan pemberantasan korupsi lintas negara terutama Republik Indonesia dan Hongkong serta salah satu upaya untuk memulangkan aset-aset yang ditenggarai hasil kejahatan yang dilarikan di daerah Administrasi Hongkong RRC,” jelas Adang Daradjatun.

Pada prinsipnya fraksi-fraksi sangat mendukung terhadap RUU ini namun Fraksi-fraksi akan mempelajari terlebih dahulu Draf RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan telah di sepakati oleh fraksi-fraksi di Komisi III akan mengadakan Pertemuan Rapat Kerja kembali yang akan di laksanakan pada tanggal 1 Maret 2012 di Komisi III DPR RI.

(tim adangdaradjatun.com)

berikut foto kegiatannya


AddThis
Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Raker dengan Kementerian BUMN membahas Isu Penjualan BUMN

News image

Pada hari selasa, 10 Oktober 2017, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun mengikuti Rapat Kerja yang diadakan Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN. Dala...

Selasa, 10 Oktober 2017

Penerimaan Masukan Para Ahli Terkait UU LPMPUTS

News image

Pada Hari Senin, Tanggal 02 Oktober 2017, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun sebagai salah satu anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, mengikuti Rapat...

Senin, 2 Oktober 2017

Kunjungan Ke Daerah Pemilihan Jakarta Barat

News image

Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun mengadakan Acara Kunjungan ke Daerah Pemilihan (kundapil) beliau, yaitu daerah pemilihan (dapil) DKI III yang meliputi...

Minggu, 1 Oktober 2017

next
prev