Adang Daradjatun Rapat Kerja tentang RUU Bantuan Hukum Timbal Balik Cetak E-mail
Berita Utama
Kamis, 16 Februari 2012 14:19

Jakarta- Komisi III DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, hari ini (16/02/2012).

Pihak Kementrian luar negeri di wakili oleh beberapa Pejabat Perwakilan kementrian luar negeri sedangkan Kementrian Hukum dan HAM di hadiri langsung oleh Amir Syamsuddin dan jajarannya. Rapat dipimpin oleh Azis Syamsuddin dan di dampingi oleh wakil ketua Nasir Djamil yang di hadiri oleh anggota komisi III dari perwakilan fraksi-fraksi.

Dalam pasal 11 ayat (2) UUD Negara Republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat.

Sehubungan dengan pasal dalam UUD 45 ini, sedang dibahas RUU yang bersifat mengesahkan suatu konvensi/perjanjian yang telah dilakukan oleh pemerintah indonesia dengan negara/pihak Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong, Republik Rakyat China.

Adang daradjatun memandang RUU ini sangat penting di karenakan ini salah satu upaya bersama dalam melakukan pemberantasan korupsi lintas negara terutama Republik Indonesia dan Hongkong. “Saya memandang RUU ini sangat penting di karenakan ini salah satu upaya bersama dalam melakukan pemberantasan korupsi lintas negara terutama Republik Indonesia dan Hongkong serta salah satu upaya untuk memulangkan aset-aset yang ditenggarai hasil kejahatan yang dilarikan di daerah Administrasi Hongkong RRC,” jelas Adang Daradjatun.

Pada prinsipnya fraksi-fraksi sangat mendukung terhadap RUU ini namun Fraksi-fraksi akan mempelajari terlebih dahulu Draf RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan telah di sepakati oleh fraksi-fraksi di Komisi III akan mengadakan Pertemuan Rapat Kerja kembali yang akan di laksanakan pada tanggal 1 Maret 2012 di Komisi III DPR RI.

(tim adangdaradjatun.com)

berikut foto kegiatannya


AddThis
 

Bahas RUU Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Baleg Pertajam Sanksi

News image

  Adangdaradjatun.com (Selasa, 16 Januari 2018) – Drs. H. Adang Daradjatun menghadiri Rapat Badan Legislasi tentang Harmonisasi RUU Budidaya Pertan...

Selasa, 16 Januari 2018

Drs. H. Adang Daradjatun Ikuti Rapat Internal Komisi VI DPR RI

News image

Bertempat di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai Dasar, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta pada Hari Senin, 15 Januari 2018 Puku...

Senin, 15 Januari 2018

Adang Daradjatun Menghadiri Paripurna Pelantikan Ketua DPR

News image

Sesuai informasi yang telah disampaikan kepada media, Kesekretariatan Jenderal DPR membenarkan adanya kabar pelantikan Ketua DPR baru pengganti Se...

Senin, 15 Januari 2018

next
prev