Adang Daradjatun, "Idealisme Tetap Nomor Satu!" PDF Cetak E-mail
Kliping Berita
Rabu, 27 Juni 2007 10:03

INGIN total terjun sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta bersama Dani Anwar, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Drs H Adang mantap melepas jabatannya sebagai Wakil Kepala Polri RI. Salah satunya, karena masukan masyarakat. “Saya harus mendengar suara masyarakat,” ujarnya. Di tengah keroyokan puluhan parpol yang berkoalisi, pasangan Adang-Dani tetap optimis. 

Ditemui di kediamannya kawasan Cipete, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu, Adang tampak segar klimis. Sembari bersiap menemui konstiuennya. Dia menyempatkan diri menyambangi tetangga dan sejumlah rekannya bermain tenis. 

Terhadap gagasan agar Pilkada ditunda, bagaimana komentar Anda? 
Dari dulu, saya memang terbiasa patuh hukum dan patuh aturan. Jadi terus terang saya agak sulit kalau ditanya seperti ini. 

Ide pendundaan ini juga terkait 30-an persen kader PKS, termasuk juga mungkin masyarakat lainnya yang belum terdaftar sebagai pemilih? Menurut Anda? 

Kalau saya yang bicara, nanti subyektif. Karena saya pemain, calon (gubernur), saya kembalikan secara profesional saja. Silakan KPUD, partai, lembaga yang melakukan riset, lakukanlah kajian-kajian ilmiah, obyektif, itu saja. Kalau saya yang bicara nanti subyektif. Ha ha ha… Tapi bagaimanapun memang, jumlah yang tidak terdaftar itu besar. 

Meski demikian, bagaimanapun tentu akan sangat bijak jika KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara Pilkada lebih memperhatikan masyarakat DKI yang belum terdaftar. Ini penting untuk mantapnya legitimasi hasil Pilkada ini nantinya. 

Apalagi, KPU DKI sebagai penyelenggara Pilkada, jangan sampai nantinya ada kesan kok sepertinya membatasi hak-hak warga untuk dapat dipilih dan memilih. Malah kita khawatir, kalau lembaga ini sampai dianggap mengebiri demokrasi. Kan sayang. 

Di antara salah satu isu yang terus diangkat massa PKS dalam aksi-aksi demo di KPUD belakangan, juga mengkritisi cagub DKI yang ditengarai menggunakan fasilitas jabatannya. Komentar Anda? 

Ha ha ha…Maaf ya… karena saya seorang calon gubernur, saya sebaiknya tidak masuk wilayah seperti itu. Tapi kalau ada yang mau menilai demikian, ya silahkan saja. Ha ha ha… 

Bagaimana dengan warning untuk mewaspadai masuknya dana asing dalam bursa cagub DKI ini? 

Ya masalah kemunginan-kemungkinan, masing-masing calon silahkan saja membaca Undang-undang. Kan disana jelas disebutkan, dilarang menerima dari pihak asing, BUMN, BUMD. Jelas diatur dalm UU Pilkada. Jelas sekali. 

Mengenai dukungan kekuatan parpol yang terkesan tak berimbang ini, bagaimana komentar Anda? 

Saya lebih menilai dalam konteks yang lebih luas. Mungkin saya salah. Saya ingin berpesan, sayang, kok terus ada koalisi. Karena waktu itu pemikiran kita, termasuk cagub-cagub lainnya, Demokrat, PDIP, sudah bisa menunjuk langsung cagub-cagub mereka. Golkar mungkin bergabung dengan beberapa partai. Saya mungkin sendiri. 

Kan saya sudah sejak tahun lalu, sejak mulai hangat-hangatnya Pilkada, kita sudah berpikir, kita akan bertemu dalam sebuah pesta demokrasi yang begitu bagus. Karena calon yang dipilih banyak. Partai, semuanya membawakan calon-calonnya untuk maju, dijual. 

Saya memang tidak melihat ke depannya. Tapi saya hanya sangat menyayangkan. Pesta demokrasi ini kalau lebih banyak calon, dan partai dapat menyiapkan kesiapannya, akan lebih menyemarakkan dan menjadi pembelajaran demokrasi yang lebih bagus. 

Bagaimana dengan optimisme Anda? 

Memang mereka dengan 20-an parpol dan incumbent, tentu tidak mudah bagi kita. Tapi kami akan terus berusaha. Idealisme tetap nomor satu. Tidak hanya ketika berkerja, sekarang juga harus tetap ada idealisme. Bismillah lah ya… 

Kan juga ada usulan calon independen? 

Ya sayang juga. Dalam arti, mereka muncul pada saat KPUD akan menutup waktu pendaftaran. Kalau ide itu dilempar jauh-jauh hari, silakan. Tapi kalau UU-nya belum ada, ya repot. Kembali, biarkanlah demokrasi itu berada dalam tataran masyarakat. 

Tapi sekarang kan lagi ribut, bagaimana yang independen dan bagaimana yang partai. Misalnya menyangkut pertanggungjawabannya. Karena ini suara rakyat. 

Kalau saya, bagaimana baiknya agar UU ini lebih jelas aplikasinya. Misalnya, orang sekarang kan beranggapan, di luar 14 hari yang ditentukan lalu berkampanye, dianggap mencuri start. Karena bagaimana pun, yang namanya calon, dia harus dikenal dengan hadir di tengah masyarakat. Kecuali misalnya kalau dia di tengah masyarakat menjelek-jelekkan lawan. Tapi kalau misalnya, ini lho saya, Adang, yang ingin adanya perubahan di Jakarta, kenapa lalu harus menjadi masalah. 

Artinya, mumpung adanya ide independen ini, sebaiknya dilempar saja dalam satu seminar, ke masyarakat, atau adakan polling, apa sih sebenarnya keinginan masyarakat itu. Tapi tolong jangan direkayasa. Biar kekuasaan ini ada di tangan rakyat. Bukan di segelintir kekuatan politik. 

Dari slogan ‘perubahan’ yang diusung pasangan Adang-Dani, bagaimana konkretnya? 

Ya selama ini kadang orang beranggapan, Pak Adang sebagai Wakapolri, ngerti apa sih? Gitu kan? Tapi mereka kan juga nggak tahu, sebenarnya sejak satu tahun lalu, saya sudah tahu hasil-hasil poling, hadir di tengah-tengah masyarakat. Memang kalau isu-isu pengangguran, pendidikan, kesehatan, banjir, transportasi, sampah, itu memang suara rakyat. Bukan suara saya. 

Saya ingin, apa yang disuarakan rakyat ini, saya harus lakukan. Kan lucu, kalau sejak setahun lalu saya mendengarkan suara masyarakat tentang apa yang mereka rasakan. Misal mereka bilang ingin agar banjir bisa dikurangi. Lalu saya malah membikin gedung, kan nggak pas. 

Jadi untuk saya, berhasil mendapatkan pemikiran-pemikiran masyarakat, selama satu tahun ini memang kita gali. Bukan pemikira an sich kita, tapi dari keinginan-keinginan masyarakat, dalam kerangka demokrasi yang selama ini kita gembar-gemborkan. 

Dengan posisi salah satu cagub yang saat ini masih berada di lingkungan birokrasi, Anda yakin Pilkada ini nantinya akan berlangsung fair? 

Saya mungkin tidak masuk wilayah fair atau tidak. Tapi lebih pada konteks aturan. Mungkin beliau (Fauzi Bowo –red) sudah betul lah, karena dalam UU disebutkan cukup cuti. Tapi saya ingin, wilayah-wilayah seperti itu biar masing-masig dan masyarakat saja yang menilai. Dari dulu, kepribadian saya juga memang selalu tidak bisa menilai kepribadian orang. Apalagi menjelek-jelekkan orang. 

Tapi kalau Anda ditanya demikian, misal, Anda akhirnya melepas jabatan orang nomor dua Kepolisian RI? 

Saya lebih melihatnya sebagai tanggungjawab moral. Setelah saya maju sebagai cagub DKI ketika saya juga masih menjabat Wakapolri, banyak desakan sebaiknya saya mundur. Artinya itu kan suara masyarakat. Sebenarnya yang lebih kuat, karena demikianlah kepribadian saya. Ketika saya datang ke lokasi banjir misalnya ketika masih aktif sebagai Wakapolri, selalu ada protokoler. Saya tidak mau ada keterikatan-keterikatan seperti itu. 

Setelah Anda mundur dari jabatan Wakapolri? 

Setelah enam bulan saya lepas jabatan Wakapolri, ya maaflah, berangkat jam 07.00, pulang jam 01.00 dinihari, karena harus bertemu masyarakat. Dan bebas, karena nggak ada yang jaga. 

Sambutan masyarakat sendiri bagaimana? 

Masyarakat akhirnya lebih berani menyampaikan apa yang dia rasakan. 

Secara sederhana, kenapa Anda harus dipilih? 

Ha ha ha…ini subyektif tentunya. Yang pasti saya akan lakukan perubahan. Ini juga mohon dimengerti, misalnya ketika saya bicara tentang ‘Benahi Jakarta’ –slogan pasangan Adang-Dani, ada yang ngomong, memang apanya sih yang harus dibenahi? Ya jangan begitu lah. Yang namanya kritik, pemikiran orang, diterima saja. Jangan malah dianggap menyerang. Kalau buat saya, sebaiknya biarin saja harapan-harapan masyarakat itu disampaikan. 

Apalagi, saya kan 36 tahun di Polri, yang ditata dengan baik dengan aturan, menjadi pengayom, pelindung, pelayan masyarakat, jadi saya memang pelayan. Saya selalu tegas, Kapolri selalu tegas, misalnya terhadap polisi-polisi yang tidak memberikan cermin sebagai pelayan. 

Kenapa masyarakat diharapkan memilih saya, terus terang, saya memberikan contoh ril ketika saya mereformasi tubuh Polri pada 1997, karena saya Ketua Tim Reformasi Polri. Dan dengan senang hati seluruh anggota Polri menyadari, demikian juga ABRI saat itu, bahwa Polri bukan bagian angkatan perang. Semua maju. 

Dari awal, saya bukan maju dan hanya ingin menang dan menang. Jakarta ini kan ibukota republik. Semua orang akan menyorot, bagaimana sih Pilkada di sebuah ibukota negara. Saya berharap, masalah-masalah yang berhubungan dengan rasa aman, bisa berjalan baik. 

Artinya ini akan Anda terapkan dalam reformasi birokrasi? 

Ya, dan reformasi birokrasi itu akan saya lakukan dengan sangat kuat. 

Maksudnya kuat? 

Ya jangan dianggap sebuah reformasi yang radikal. Begitu ada orang lama, langsung diganti. Bukan demikian maksud saya. 

Jadi bagaimana? 

Saya ingin mengajak perubahan-perubahan paradigma, cara pikir, untuk selalu melakukan perbaikan. Saya dulu beruntung, reformasi Polri itu kan dari Aceh hingga Papua. Sementara di DKI, insya Allah, reformasi intern Jakarta lah. 

Contohnya? 

Misalnya bagaimana kita terus berupaya mengubah paradigma perangkat-perangkat di kelurahan, kecamatan, untuk meyakini bahwa mereka itu adalah pamong, “pelayan”. Jangan merasa kalau saya datang ke pasar, lalu pengen dihormati. Atau justru merasa rendah. Itu paradigma-paradigma lama yang harus diubah, sehingga ada kecintaan masyarakat. Keuntungannya, kalau masyarakat sudah cinta dan senang, kenyataannya, di negara manapun, membangun negara, kota, partisipasi masyarakat hampir 90 persen. Kalau pemerintah, lebih pada regulasi, aturan, bagaimana membimbing. Tapi kehidupan itu muncul dari bagaimana masyaraat mendinamisir lingkungannya. rm 

AddThis
Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Seribu Sepeda Motor Antik Gelar Kontes

MALANG, KOMPAS.com - Sebanyak seribu lebih motor tua keluaran zaman kolonial Belanda gelar kontes di Kota Malang. Mayoritas motor tua yang dihad...

Sabtu, 23 April 2011

KPK, Polri, Kejaksaan Perlu Koordinasi Lebih Baik

News image

TEMPO Interaktif, Jakarta - Rapat kerja komisi hukum dengan Komisi Pembarantasan Korupsi, Kapolri dan Kejaksaan kembali berlanjut Kamis (19/11). Agend...

Rabu, 18 November 2009

Turnamen Golf Sumpah Pemuda, Minggu

News image

Jakarta – Alumni Boedoet Golf (ABG) kembali menggelar turnamen golf berskala nasional untuk menyemarakkan Hari Sumpah Pemuda ke-81 di Jagorawi Golf Co...

Minggu, 1 November 2009

next
prev